Pemprov Sumbar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 dari BPK. Perolehan ini merupakan sebuah peningkatan dari dua tahun sebelumnya yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WTP merupakan opini terbaik dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan prestasi ini sebuah kebanggaan bagi Sumatra Barat. Pasalnya, Pemprov Sumbar pada tahun 2009 sempat mendapat opini terburuk, yakni disclaimer.

Ingin mengetahui informasi terkini mengenai rental mobil padang ?

Menurut Irwan, perolehan WTP ini diperoleh karena kerjakeras. Pemprov Sumbar terus melakukan berbagai perbaikan administrasi akuntansi keuangan. Terutama menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tiap tahunnya. Beberapa cacat yang diperbaiki misalnya seperti pencatatan inventaris aset daerah.

Sementara itu Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Heru Kreshnas Reza menyebutkan WTP yang diterima Pemprov Sumbar belum WTP murni. BPK masih memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan. Diantaranya, Pemprov masih perlu memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, lu perbaikan penatausahaan aset tidak bermanfaat yang belum dilaksanakan secara tertib. (sumber:zamrudtv .com)